Tuntutan reformasi dan desentralisasi sebagai bentuk paradigma pembangunan bergulir sejak tahun 1998 dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik mendelegasikan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menentukan dan menjalankan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini menciptakan fungsi dan tanggung jawab baru bagi pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus sebagai peluang untuk secara mandiri dan kreatif mengembangkan daerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan yang terdesentralisasi dalam kerangka otonomi daerah adalah peluang untuk melakukan kerjasama internasional.

Spesifik untuk Kota Bandung, perangkat pemerintah daerah yang berfungsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerjasama luar negeri adalah Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri yang berada pada Bagian Kerjasama dalam lingkup Asisten Pemerintahan dibawah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sub Bagian ini mempunyai bidang garapan yaitu:

  • Fasilitasi Kegiatan Sister City
  • Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Program City Net Indonesia
  • Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri yang Dilakukan SKPD
  • Fasilitasi dan Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Dilakukan Pejabat dan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.



2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI