KEBIJAKAN UMUM

(Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008)

  1. Harus memiliki hubungan diplomatik antara kedua negara dari kedua Kota yang akan bekerjasama.
  2. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
  3. Tidak membebani keuangan negara.
  4. Berdasarkan asas persamaan hak, tidak saling memaksakan kehendak dan tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing - masing negara.
  5. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
  6. Sejalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Pembangunan Nasional.
  7. Proses penyusunan kerjasama difasilitasi pemerintah pusat.
  8. Kerjasama harus seimbang atau sederajat ditinjau dari segi posisi/status administrasi masing - masing.
  9. Pelaksanaan kerjasama dilakukan setelah persetujuan antar kedua pemerintah dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.

PRINSIP KERJASAMA

  1. Kehendak bebas;
  2. Memberikan manfaat (nilai tambah);
  3. Sesuai kebutuhan;
  4. Tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan perekonomian;
  5. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan;
  7. Selaras dengan rencana pembangunan nasional;
  8. Transparan dalam pendanaan dan pelaksanaan program;
  9. Tidak menimbulkan ketergantungan;
  10. Terencana dan berkelanjutan;
  11. Pengalihan teknologi dan pengetahuan;
  12. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  13. Mempunyai hubungan diplomatik;
  14. Merupakan urusan pemerintah daerah; dan
  15. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.

 Selain itu pula harus pula memperhatikan:

  1. Merupakan pelengkap dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
  2. Mempunyai rencana kegiatan yang jelas, berkelanjutan serta tidak menimbulkan ketergantungan.
  3. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.
  4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  5. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  6. Mengutamakan produksi dalam negeri.
  7. Mendorong kemandirian daerah.



2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI