Kota Sister City dengan kategori ‘MoU’ menandakan bahwa kerjasama antara kota tersebut dengan Kota Bandung telah disahkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). MoU untuk kerjasama Sister City tergolong dokumen perjanjian internasional, sehingga penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri sebagai ahli hukum internasional.

Penyusunan MoU kerjasama Sister City dilakukan setelah kedua belah pihak menandatangani letter of intent (LoI) dan memiliki rencana kerjasama yang disetujui oleh DPRD. Adapun tahapan dari penyusunan MoU Sister City secara umum, yaitu:

    1. PENJAJAKAN

Penjajagan dilakukan dengan saling tukar menukar potensi yang dimiliki daerah antara kedua pihak. Pertukaran ini dapat memanfaatkan kantor perwakilan negara asing di Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

    2. PENANDATANGANAN LoI (LETTER OF INTENT)

Apabila keinginan untuk bekerjasama mendapat sambutan positif dari masing - masing pihak, maka antara kedua belah dapat menandatangani Letter of Intent (LoI).

    3. PENYUSUNAN RENCANA KERJASAMA

Setelah ditandatanganinya LoI, Pemerintah Kota segera menyusun Rencana Kerjasama atau Term of Reference dan Plan of Action yang menggambarkan maksud dan tujuan kerjasama serta manfaat yang diperoleh.

    4. PERSETUJUAN DPRD

Rencana Kerjasama, Plan of Action dan LoI yang sudah ditandatangani kedua pihak kemudian diajukan kepada DPRD Kota untuk mendapatkan persetujuan.

    5. PERMINTAAN FASILITASI PEMERINTAH

Setelah adanya persetujuan DPRD Kota, Pemerintah Kota mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mohon fasilitasi kerjasama. Surat Permohonan ini dijadikan syarat untuk menentukan pembahasan Draft MoU dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

    6. PENYUSUNAN DRAFT MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

MoU untuk kerjasama Sister City tergolong Perjanjian Internasional, sehingga penyusunannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai ahli hukum internasional. Draft yang telah disusun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tersebut kemudian dibahas pada forum Interkem (antar kementerian) yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Forum Interkem kemudian membubuhkan paraf pada draft MoU yang telah dibahas. Draft MoU hasil rapat interkem disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk diteruskan kepada perwakilan RI di luar negeri untuk dikomunikasikan dengan calon Sister City untuk mendapatkan tanggapan.

    7. PENANDATANGANAN MoU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

Draft MoU yang telah mendapatkan persetujuan mitra kerjasama luar negeri, oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Kota yang bersangkutan untuk proses usulan Surat Kuasa (Full Power).

Pemerintah Kota selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa (Full Power) kepada Menteri Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan draft MoU yang telah diparaf.  Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim surat rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri untuk penerbitan Surat Kuasa (Full Power) penandatanganan MoU kepada pejabat yang namanya tertera dalam Surat Kuasa (Full Power) sesuai tanggal yang telah ditetapkan.

Setelah Surat Kuasa (Full Power) terbit pejabat Pemerintah Kota/Walikota yang atas namanya diterbitkan Surat Kuasa (Full Power) dapat melakukan penandatanganan MoU dengan pejabat Pemerintah Kota mitra kerjasama di luar negeri. Penandatangan dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri. Naskah MoU yang sudah ditandatangani dikirim kepada Kementerian Luar Negeri untuk disimpan sebagai Dokumen Negara. Kementerian Luar Negeri menerbitkan salinan resmi yang sah sebagai pegangan Pemerintah Kota dan Kementerian Dalam Negeri.

    8. PELAKSANAAN KERJASAMA

Setelah MoU ditandatangani, maka dokumen kerjasama tersebut mengikat kedua belah pihak dan program - program yang disepakati dapat mulai dilaksanakan. Pemerintah Kota membentuk tim kerja sebagai pelaksana harian dari hasil kegiatan yang disepakati. Pemerintah Kota dapat mengalokasikan dana yang mungkin timbul dalam kerjasama tersebut melalui APBD dan sumber - sumber lain yang sah.

    9. EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/lembaga lain terkait akan melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian dan hasil kerjasama sesuai Instrumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. 

  10. PELAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pemerintah Kota menyampaikan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri tentang pelaksanaan program kerjasama tersebut sesuai format yang terdapat pada Instrumen Monitoring dan Evaluasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan rencana kerjasama Sister City selanjutnya dengan mitra lain kota di luar negeri.






2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI