LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pihak luar negeri. Perjalanan Dinas Luar Negeri (selanjutnya disebut PDLN) merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan kerjasama dimaksud. Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang akan melaksanakan PDLN harus mendapatkan rekomendasi dalam bentuk Surat Rekomendasi Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri.

 

DASAR HUKUM

  1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

PERSYARATAN PDLN

Persyaratan pengajuan rekomendasi izin PDLN adalah sebagai berikut:

1. Tujuan PDLN:

  1. Perundingan dalam rangka kerjasama;
  2. Pendidikan dan pelatihan;
  3. Studi banding;
  4. Seminar/lokakarya/konferensi;
  5. Promosi potensi daerah;
  6. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  7. Pertemuan internasional; dan/atau
  8. Penandatanganan perjanjian Internasional.

2. Surat permohonan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan dengan dokumen yang lengkap.

3. Kelengkapan dokumen PDLN antara lain:

  1. Surat Pengantar dari Gubernur;
  2. Undangan dari penyelenggara kegiatan;
  3. Kerangka Acuan Kerja;
  4. Fotokopi DIPA/DPA;
  5. Data Personil peserta PDLN.

4. PDLN dilaksanakan paling banyak untuk 5 (lima) orang, kecuali untuk tujuan sebagai berikut:

  1. Pendidikan dan pelatihan;
  2. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri;
  3. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

5. Jangka waktu PDLN paling lama adalah 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan seperti Pendidikan dan Pelatihan dan memimpin delegasi.

6. Pejabat/pegawai yang telah melaksanakan PDLN wajib menyampaikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan PDLN ke Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN), Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

 

WAKTU PENYELESAIAN

  1. Untuk konsultasi teknis dengan pejabat Pusat AKLN dengan perjanjian max. 30 menit di ruang konsultasi lantai 1;
  2. Proses penyelesaian rekomendasi izin PDLN dengan yang dokumennya telah lengkap diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

 

HASIL

Hasil dari layanan ini berupa surat rekomendasi yang terdiri dari 2 (dua) surat pengantar:

  1. Surat Rekomendasi yang ditujukan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk memperoleh izin Pemerintah;
  2. Surat Pengantar untuk pengurusan paspor dinas, exit permit, serta rekomendasi visa ke Direktorat Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri.

 

PROSEDUR

  1. Gubernur mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  2. Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
  3. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal melalui Gubernur;
  4. Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur;
  5. Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal melalui Sekretaris Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Biro/Pusat untuk lingkup Sekretariat Jenderal;
  6. Kementerian Dalam Negeri dapat menolak pengajuan permohonan rekomendasi ijin ke luar negeri apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan alasan-alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

PERSYARATAN PASPOR DINAS

1. Pas foto berwarna dengan latar belakang putih ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Pria: memakai jas, dasi, tidak menggunakan tutup kepala;
  2. Wanita: bebas rapi, apabila memakai kerudung tidak boleh kelihatan rambut.

2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);

4. Bagi PNS: menyertakan fotocopy Kartu Pegawai dan SK terakhir dilegalisir;

5. Bagi anggota DPRD: menyertakan fotocopy KTA dan SK Pelantikan dilegalisir.




2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI