Standar Operasional Prosedur dalam Kerjasama Sister City (Kota Kembar) adalah:

  1. Usulan Kerjasama : Pihak Luar Negeri, Pemda
  2. Usulan diinformasikan ke Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri untuk selanjutnya dibuatkan disposisi
  3. Usulan dan disposisi kasubag dinaikan ke Kepala Bagian Kerjasama mohon arahan
  4. Kabag memberikan arahan ke Kasubag untuk rapat Tim TKKSD
  5. Kasubag membuat surat undangan dan melaksanakan rapat dengan Tim TKKSD/SKPD terkait
  6. Keputusan Tim TKKSD dibuatkan telaahan staf oleh Kasubag
  7. Telaahan staf & disposisi diproses dari Kabag,Asisten Pemerintahan,Sekretaris Daerah,Wakil Walikota,Walikota kembali lagi ke Kabag, Kasubag
  8. Telaahan staf dibuatkan usulan kerjasama, diproses, mohon tandatangan Walikota
  9. Usulan kerjasama yg telah ditandatangani dilaporkan/dikonsultasikan ke Kemdagri untuk mendapatkan pertimbangan
  10. Pertimbangan Kemendagri disampaikan kepada Gubernur lanjut Walikota sebagai dasar menyusun rencana kerjasama
  11. Pertimbangan sebagai dasar Pemkot menyusun rencana kerjasama/proposal, rancangan LoI / MoU bersama Tim TKKSD
  12. Rencana Kerjasama, rancangan LoI / MoU diproses diajukan kepada Walikota lanjut DPRD untuk mendapat persetujuan
  13. Untuk mematangkan rencana kerjasama dilaksanakan penjajakan kerjasama ke kota mitra kerjasama dengan usulan LOI, MOU & mohon ijin Mendagri melalui Gubernur
  14. Laporan hasil penjajakan, rencana kerjasama LoI, persetujuan DPRD rancangan MoU disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur
  15. Rencana kerjasama, LoI, rancangan MoU dibahas oleh Mendagri dalam rapat intern Kementerian melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non- Pemerintah terkait untuk memperoleh pertimbangan
  16. Rencana kerjasama dan rancangan MoU hasil pembahasan untuk kerjasama Sister City disampaikan Mendagri kepada Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah
  17. Berdasarkan persetujuan Pemerintah, Mendagri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa/full powers setelah mendapat persetujuan dari pihak luar negeri
  18. Surat kuasa/full powers dijadikan dasar untuk menandatangani MoU oleh Pemkot dengan pihak luar negeri
  19. Persiapan penyusunan perjanjian kerjasama/agreement bersama Tim TKKSD dan SKPD terkait
  20. Penandatanganan perjanjian kerjasama/ agreement oleh Kepala Daerah/SKPD setelah menerima surat kuasa dari Kepala Daerah
  21. Pelaksanaan perjanjian kerjasama/agreement oleh SKPD terkait
  22. Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerjasama/agreement oleh SKPD
  23. Monitoring & evaluasi bersama Tim TKKSD
  24. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Instansi terkait melalui Gubernur.



2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI