Standar Operasional Prosedur yang harus ditempuh dalam Kerjasama Teknik adalah:

  1. Usulan Kerjasama dari Pihak Luar Luar Negeri, Pemda diterima oleh staf.
  2. Usulan diinformasikan ke Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri untuk selanjutnya dibuatkan disposisi.
  3. Usulan dan disposisi Kasubag dinaikkan ke Kepala Bagian Kerjasama mohon arahan.
  4. Kabag memberikan arahan ke Kasubag untuk rapat Tim TKKSD.
  5. Kasubag membuat surat undangan dan melaksanakan rapat dengan Tim TKKSD/SKPD terkait.
  6. Keputusan Tim TKKSD dibuatkan telaahan staf oleh kasubag.
  7. Telaahan staf & disposisi diproses dari Kepala Bagian Kerjasama, Asisten Pemerintahan, Sekretaris Daerah,Wakil Walikota, Walikota kembali lagi ke Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri.
  8. Telaahan staf dibuatkan usulan kerjasama diproses mohon tanda tangan Walikota.
  9. Usulan kerjasama yang telah ditandatangani dilaporkan/dikonsultasikan ke kemdagri untuk mendapatkan pertimbangan.
  10. Pertimbangan Kemendagri disampaikan kepada Gubernur lanjut Walikota sebagai dasar menyusun rencana kerjasama.
  11. Pertimbangan sebagai dasar Pemkot menyusun rencana kerjasama/proposal, rancangan MOU bersama Tim TKKSD.
  12. Rencana Kerjasama, rancangan MOU diproses diajukan kpd Walikota lanjut DPRD untuk mendapat persetujuan.
  13. Rencana kerjasama, rancangan MOU, persetujuan DPRD disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur.
  14. Rencana kerjasama, rancangan MOU dibahas oleh Mendagri dalam rapat intern Kementerian melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non- Pemerintah terkait untuk memperoleh pertimbangan.
  15. Mendagri meneruskan usulan yang dinilai layak kepada Bappenas untuk dimasukkan ke dalam daftar rencana prioritas pinjaman dan/atau Hibah LN - Jangka Menengah dan Sekneg untuk memperoleh persetujuan Pemerintah.
  16. Berdasarkan persetujuan Pemerintah, Bappenas, Mendagri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa/full power setelah mendapat persetujuan dari pihak luar negeri.
  17. Surat kuasa/full power dijadikan dasar untuk menandatangani MOU oleh Pemkot dengan pihak luar negeri.
  18. Persiapan penyusunan perjanjian kerjasama/agreement/dokumen kjs lainnya bersama Tim TKKSD, SKPD terkait dan pihak luar negeri.
  19. Penandatanganan perjanjian kerjasama/agreement/dokumen kerjasama lainnya oleh Kepala Daerah/SKPD setelah menerima surat kuasa dari Kepala Daerah.
  20. Pelaksanaan perjanjian kerjasama/agreement/dokumen kerjasama lainnya oleh SKPD terkait.
  21. Pelaporan pelaksanaan perjanjian kerjasama/agreement/dokumen kerjasama lainnya oleh SKPD.
  22. Monitoring & evaluasi bersama Tim TKKSD.
  23. Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota dgn pihak luar negeri kpd DPRD, Mendagri melalui Gubernur, Ditjen Pengelolaan Utang - Kemenkeu dan BPK.



2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI