Sejarah Sister City

Pada awalnya kerjasama Sister City adalah kerjasama antara Pemerintah Kota di satu negara dengan Pemerintah Kota di luar negeri yang berorientasi pada upaya menumbuh kembangkan hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa - bangsa yang berbeda. Namun kini digeser ke arah bentuk kerjasama yang konkrit dan saling menguntungkan

Kerjasama Sister City dipandang sangat membantu bagi fungsi - fungsi Pemerintah dalam membina Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan. Kerjasama Sister City dengan mitranya di luar negeri diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama yang bermanfaat dan saling menguntungkan.

Kerjasama Sister City merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan.

Konsep Sister City pertama kali digunakan di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Pada perkembangannya, muncul pula istilah Twin City atau Kota Kembar. Istilah Twin City lebih sering digunakan di benua Eropa, sementara istilah Sister City lebih sering digunakan oleh Amerika Serikat.

Selain Amerika Serikat, istilah Sister City juga digunakan di Indonesia. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri. Di Indonesia sendiri konsep Sister City lebih ditujukan untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi bidang - bidang seperti pendidikan dan budaya termasuk salah satu isu yang penting dalam skema Sister City.

Istilah Sister City yang digunakan di Kota Bandung juga didasarkan kepada PERMENDAGRI Nomor I tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kerjasama Sister City adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, kerjasama Sister City harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri juga harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.

 

Sejarah Sister City Kota Bandung

Pelaksanaan kerjasama Sister City di Kota Bandung mulai muncul pada tahun 1960, yaitu kerjasama Sister City yang terjalin dengan Kota Braunschweig, Jerman. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, Kota Bandung juga menjalin kerjasama Sister City dengan beberapa kota lain. Adapun kota-kota yang telah menjalin kerjasama dengan Sister City sampai saat ini adalah :

  1. Kota Braunschweig, Jerman
  2. Kota Forth Woth – Texas, Amerika Serikat
  3. Kota Suwon, Korea Selatan
  4. Kota Yingkou, Republik Rakyat China
  5. Kota Liuzhou, Republik Rakyat China
  6. Kota Shenzhen, Republik Rakyat China
  7. Kota Petaling Jaya, Malaysia

Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kota Bandung dengan kota - kota tersebut tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang - bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan. Adapun beberapa bidang yang menjadi bidang kerjasama Sister City antara lain :

  1. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata
  2. lmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi
  3. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga
  4. Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak

 

Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum pelaksanaan Sister City Kota Bandung adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);;
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
  8. Peraturan Menteri Negara Bappenas Nomro PPER-005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
  9. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah:
  10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2008 tentang Hibah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri Dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 12)



2015 BAGIAN KERJASAMA KOTA BANDUNG SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI